SEJARAH

SEJARAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Malang No. 27 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memiliki kedudukan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ( Pasal 22 ) kewajiban daerah otonom meliputi : a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan & kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan Demokrasi; d. mengembangkan sumber daya produktif di Daerah; e. melestarikan nilai sosial budaya sesuai dengan kewenangannya; f. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 27 disebutkan bahwa kewajiban Kepala Daerah adalah : a. memegang teguh & mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan & memelihara keutuhan NKRI; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketentraman & ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan posisi yang strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tersebut diperlukan system yang terpadu dan berkelanjutan melalui penyusunan perencananaan strategis dalam menuangkan visi, misi, tujuan, program dan sasaran. Organisasi tumbuh karena seluruh misi dan tujuan dari sebagian besar pranata sudah terlalu besar untuk dicapai. Konsekuensinya organisasi tersebut harus mempunyai suatu sistimatika guna menentukan pegawai-pegawainya sebagimana yang diharapkan untuk melaksanakan fungsi atau tugas tertentu yang harus berhasil dengan tuntas. Pekerjaan pekerjaan tersebut pada gilirannya memberikan suatu mekanisme pengkoordinasian dan sinkronisasi dari berbagai aktivitas organisasi yang diperlukan supaya sukses. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh para karyawan atas pekerjaannya, organisasi tidak mungkin mampu mengembangkan prosedur prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih, mempromosikan, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawannya.

Last Update:28-02-2014 10:26